Chevron
Divonis Denda Rp 2,5 Milyard
JAKARTA. Raksasa perusahaan
minyak Chevron Indonesia Company divonis bersalah melakukan tindakan
diskriminasi dalam tender export pipeline front end enggineering & design
contract. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghukum Chevron membayar
denda sebesar Rp 2,5 miliar.
“Menyatakan bahwa terlapor I (Chevron) terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 19 Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,” kata Ketua Majelis Komisi Muhammad Nawir Messi, Kamis (16/5).
Dalam Pasal 19 Huruf d
disebutkan pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik
sendiri maupun bersama pelaku uasaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek
diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
Sementara itu, Majelis Komisi
juga memutuskan bahwa PT Worley Parsons Indonesia (terlapor II) tidak terbukti
melanggar Pasal 19 Huruf D UU No. 5 Tahun 1999. Chevron disebutkan melakukan
praktek diskriminasi terhadap peserta tender lainnya yakni PT Wood Group
Indonesia. Sementara itu, Chevron telah menetapkan PT Worley Parsons (terlapor
II) selaku pemenang tender.
Terkait putusan ini, Stefanus
Haryanto, Kuasa Hukum Chevron, enggan untuk memberikan komentarnya. “No comment
ya,” katanya. Hal serupa juga disampaikan oleh Mochmad Fachri selaku kuasa
hukum Worley Parsons.
Perkara ini berawal dari
penyelidikan terhadap Resume Monitoring KPPU RI mengenai adanya Dugaan
Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada
Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Tender
Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract (No. C732791) di
Lingkungan Chevron Indonesia Company, yang dilakukan oleh Chevron Indonesia Company
sebagai Terlapor I dan PT Worley Parsons Indonesia sebagai Terlapor II.
Objek perkara ini adalah Tender
Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract (No. C732791) di
Lingkungan Chevron Indonesia Company dengan total estimate contract value sebesar
4.690.058 US$. Tender ini menggunakan sistem pemasukan penawaran dua tahap
berdasarkan PTK 007 Revisi 1 Tahun 2009, yang terdiri dari tahap teknis dan
tahap komersial.
Analisis Contoh
Kasus di atas
A. Analisa Bukti
Dari penjelasan Kasus diatas dapat di analisa raksasa perusahaan minyak Chevron Indonesia Company divonis bersalah melakukan tindakan diskriminasi dalam tender export pipeline front end enggineering & design contract. Dan perusahaan minyak Chevron disebutkan melakukan praktek diskriminasi terhadap peserta tender lainnya yakni PT Wood Group Indonesia. Sementara itu, Chevron telah menetapkan PT Worley Parsons (terlapor II) selaku pemenang tender.
Dari penjelasan Kasus diatas dapat di analisa raksasa perusahaan minyak Chevron Indonesia Company divonis bersalah melakukan tindakan diskriminasi dalam tender export pipeline front end enggineering & design contract. Dan perusahaan minyak Chevron disebutkan melakukan praktek diskriminasi terhadap peserta tender lainnya yakni PT Wood Group Indonesia. Sementara itu, Chevron telah menetapkan PT Worley Parsons (terlapor II) selaku pemenang tender.
B. UU yang berlaku
Dalam kasus ini UU yang dikenai Pasal 19 Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam Pasal 19 Huruf D disebutkan “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”
Dalam kasus ini UU yang dikenai Pasal 19 Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam Pasal 19 Huruf D disebutkan “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”
C. Hukuman yang Berlaku
Dalam kasus di atas
dapat dilihat dari UU (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) yang berlaku maka
pelaku dapat hukuman pidana denda serendah-rendahnya
Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti
denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
E. Objek Perkara
Objek perkara ini adalah Tender Export Pipeline
Front End Engineering & Design Contract (No. C732791) di Lingkungan Chevron
Indonesia Company dengan total estimate contract value sebesar 4.690.058 US$.
Tender ini menggunakan sistem pemasukan penawaran dua tahap berdasarkan PTK 007
Revisi 1 Tahun 2009, yang terdiri dari tahap teknis dan tahap komersial.
E. Tanggapan
Dari Kasus tersebut saya menanggapi bahwa undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu perlu karena kita tidak ingin perekonomian negara ini hanya dikuasai oleh segelintir orang atau pengusaha yang memiliki pangsa pasar yang monopolistis dan persaingan tidak sehat lainnya. Dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang mengawasi tentang persainagn usaha harus tegas terhadap perusahaan-perusahan besar ataupun kecil yang melakukan tindakan monopoli. Supaya tidak terjadi kesenjangan sosial yang amat dalam antara penduduk Indonesia
Dari Kasus tersebut saya menanggapi bahwa undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu perlu karena kita tidak ingin perekonomian negara ini hanya dikuasai oleh segelintir orang atau pengusaha yang memiliki pangsa pasar yang monopolistis dan persaingan tidak sehat lainnya. Dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang mengawasi tentang persainagn usaha harus tegas terhadap perusahaan-perusahan besar ataupun kecil yang melakukan tindakan monopoli. Supaya tidak terjadi kesenjangan sosial yang amat dalam antara penduduk Indonesia
